Isu Reformasi Birokrasi Jadi Prioritas RPJMK Nagan Raya

No comment 25 views


banner 160x600
Women face

FAKTAACEH.COM, Suka Makmue - Pemerintah Kabupaten Nagan Raya menggelar Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2022 di Aula Kantor Bappeda, Suka Makmue, Senin (11/12/2017).

Dalamsambutanya BupatiNagan Raya Jamin Idham, SE mengatakan bahwa pnyelenggaraan konsultasi publik ini merupakan proses tahapan dalam penyusunan RPJM.

Menurutnya kegiatan ini dimaksudkan untuk menjaring aspirasi para-stakehoder terhadap isu strategis yang sesuai dengan visi dan misi prioritas Bupati Nagan Raya.

"Saya berharap kepada seluruh stakeholder agar dapat memberikan masukan kritis, konstruktif agar RPJM 2018-2022 lebih tepat sasaran, prorakyat serta untuk mewujudkan kemajuan Kabupaten Nagan Raya," kata Jamin Idham saat membuka acara tersebut.

Disaming itu, Jamin Idham juga meminta kepada SKPK agar memahami, memakai, dan menurunkan RPJM dalam program SKPK.

"Saya berharap kepada SKPK untuk dapat bekerja dengan serius dan profesional serta meningkatkan kinerja yang baik sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik," ujarnya

"Salah satu misi kita adalah reformasi birokrasi dan ini menjadi komitmen saya untuk mewujudkannya. Meritokrasi akan menjadi konsep dalam melakukan reformasi birokrasi di Nagan Raya." tambah Jamin Idham.

Sementara Plt. Bappeda Nagan Raya, Eddy Rusdi Nur, SSTP, M.Si. dalam sambutanya mengatakan bahwa semua visi misi Kepala Daerah terpilih telah dituangkan kepadam RPJMK Nagan Raya serta selatas dengan RPJM Propinsi dan Nasional.

"RPJMK Nagan Raya juga akan meningkatkan nilai dalam sektor investasi, percapatan pembangunan dan infrastruktur, serta membangun komitmen pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha dalam pembangunan Nagan Raya." harapnya.

Sementara itu, Koordinator Tim Asistensi RPJMK Nagan Raya, Prof. Dr. Eka Srimulyani, MA. mengatakan bahwa Konsultasi Publik ini adalah proses membuka ruang aspirasi masyarakat dan para stakeholder untuk menghasilkan perencanaan yang partisipatif.

Acara konsultasi itu di hadiri unsur DPRK Nagan Raya, SKPK Sabang, Forkopimda, Camat, Geuchik, partai politik, kalangan ulama, dan tokoh masyarakat, LSM.[]